Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Bisnis
Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Bisnis – Karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktik akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut. Beberapa perbedaan mendasar tersebut berkaitan dengan aspek kepemilikan, mekanisme pertanggungjawaban, standar akuntansi, pendekatan pencatatan, dan regulasi. Antara lain:
 |
| Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Bisnis |
- Kepemilikan. Dalam bisnis, kepemilikan perusahaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Modal dinyatakan dalam bentuk saham, sehingga yang disebut pemilik adalah para pemegang saham. Asumsi akuntansi yang kemudian dibuat adalah asumsi kemandirian entitas (economic entity), yakni kepemilikan pemodal hanya sebatas saham yang diinvestasikannnya diperusahaan. Hal ini berbeda dengan organisasi yang disebut pemerintah, dimana “pemilik”nya adalah masyarakat. Jadi, tidak dikenal istilah modal atau saham.
- Mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena pemiliknya berbeda, maka mekanisme pertanggungjawaban operasional dan keuangan juga berbeda antara organisasi bisnis dan pemerintahan. Dalam bisnis, pertanggungjawaban dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan dalam organisasi pemerintahan mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui lembaga perwakilan (representatives) yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat / Daerah (DPR / DPRD).
- Standar akuntansi. Standar akuntansi di bisnis berbeda dengan di pemerintahan. Penyusun standar akuntansi untuk bisnis di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan, sedangkan penyusun standar akuntansi untuk pemerintahan adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang terdiri dari para pakar, baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan.
- Pendekatan pencatatan. Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Dalam hal ini, anggaran (APBN/APBD) merupakan dokumen terpenting dan menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas dan operasional pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah akuntansi anggaran (budgetary accounting).
- Aspek regulasi. Organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintahan, seperti kebijakan ekonomi, politik, dan moneter. Oleh karena itu, penganggaran dan akuntansi tidak tergantung pada kebutuhan (mekanisme) pasar, seperti halnya bisnis. Semakin sentralistis pembuatan kebijakan tersebut, maka pengelolaan keuangan (dan akuntansi) pemerintahan juga akan semakin kaku pada aturan.
Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:
|
No
|
Akuntansi Bisnis
|
No
|
Akuntansi Sektor Publik
|
|
1
|
Menghasilkan laporan laba rugi sebagai salah satu laporan keuangan.
|
1
|
Tidak terdapat laporan laba rugi sebagai dari laporan keuangan, tetapi tetap ada laporan hasil operasi.
|
|
2
|
Tidak ada perkiraan anggaran sehingga tidak ada jurnal untuk anggaran.
|
2
|
Terdapat perkiraan anggaran sehingga ada yang tidak disetujui.
|
|
3
|
Semua aset, kewajiban, ekuitas merupakan dari satu dana.
|
3
|
Menggunakan akuntansi dana dan berbagai jenis dana dapat digunakan.
|
|
4
|
Pengeluaran modal dilaporkan hanya dalam neraca.
|
4
|
Pengeluaran modal dilaporkan baik dengan laporan neraca maupun laporan operasional.
|
|
5
|
Tidak terlalu dipengaruhi oleh peraturan pemerintah.
|
5
|
Sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah.
|
|
6
|
Ada perkiraan modal.
|
6
|
Perkiraan modal diganti saldo dana.
|
Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik dengan akuntansi bisnis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
|
Perbedaan
|
Akuntansi Sektor Publik
|
Akuntansi Bisnis
|
|
Tujuan
|
Nonprofit motif
|
Profit motif
|
|
Sumber
|
Pajak, retribusi, utang obligasi pemerintah, laba BUMN, laba BUMD, dll
|
Modal sendiri, saham, laba ditahan, utang bank, obligasi, dll
|
|
Pertanggungjawaban
|
Masyarakat (DPR, MPR)
|
Pemegang saham, kreditur
|
|
Sruktur Organisasi
|
Birokrasi, hirarki
|
Fleksibel
|
|
Karakteristik
|
Terbuka untuk publik
|
Tertutup untuk publik
|
|
Sistem Akuntansi
|
Cash basis modified
|
Accrual basis
|
Baca Juga : Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Dari keenam perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis ataupun akuntansi sektor swasta tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
Tujuan
Akuntansi sektor publik bertujuan mensejahterakan rakyat bukan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan akuntansi swasta tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kelangsungan hidup perusahaan.
Sumber
Dalam akuntansi sektor publik sumber pendapatannya terutama berasal dari pajak, retribusi, utang obligasi pemerintah, laba BUMN, laba BUMD, dan lain-lain. Lain halnya dengan akuntansi swasta, modal dalam akuntansi swasta yang terutama adalah dari modal sendiri, saham, laba ditahan, utang bank, obligasi, dan lain sebagainya.
Pertanggungjawaban
Pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat dan masyarakat melimpahkan wewenangnya kepada DPR atau MPR karena DPR dan MPR merupakan wakil rakyat. Sedangkan akuntansi swasta bertanggung jawab terhadap para pemegang saham yang menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.
Struktur Organisasi.
Struktur organisasi pada pemerintah sangatlah berbeda dengan swasta. Pemerintah menganut sistem birokrasi dan hirarki, sedangkan pada akuntansi swasta struktur organisasi dibuat sefleksibel mungkin sehingga mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.
Karakteristik
Segala hal yang dilakukan pemerintah harus dipublikan secara terbuka kepada semua kalangan terutama masyarakat. Tetapi pada akuntansi swasta informasi yang dihasilkan hanya dipublikan pada pihak-pihak yang terkait saja dan tidak semua orang yang didalam perusahaan tersebut boleh tahu.
Sistem Akuntansi
Dasar akuntansi yang digunakan dalam akuntansi sektor publik adalah cash basis modified. Cash basis modified merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Sedangkan dasar akuntansi yang digunakan pada akuntansi swasta adalah accrual basis. Acrual basis adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan pada saat kas diterima dibayar.
 |
| Akuntansi Sektor Publik VS Akuntansi Bisnis |