Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah – Akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa bidang diantaranya termasuk akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan  dan bidang-bidang akuntansi lainnya. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung fungsi akuntansi dan kegiatan yang terkait. Akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan informasi keuangan suatu organisasi, termasuk penyusunan laporan keuangan, untuk pengguna eksternal, seperti investor, regulator dan pemasok. Akuntansi manajemen berfokus pada pengukuran, analisis dan pelaporan informasi untuk penggunaan internal oleh manajemen. Sedangkan Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai keuangan suatu pemerintahan. Akuntansi difasilitasi oleh organisasi akuntansi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan produknya yang bernama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan organisasi-organisasi lainnya yang ada di dunia.
Dari beberapa pendapat para ahli, akuntansi keuangan daerah dapat diartikan seperti yang terurai dibawah ini:
Menurut Halim (2004:34) akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai: “Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.
Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa: “Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”.
Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan.
Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi Keuangan Daerah
Prosedur yang dimaksud disini adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi agar dapat membedakan mana yang transasksi mana yang tidak. Pada dasarnya, transaksi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang.
Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. Dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar dalam akuntansi yang penting. Hal ini disebabkan asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan, yang tidak dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra reformasi keuangan daerah.
Namun untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik perlu mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya adalah:
  1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
  2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.
  3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyusun sistem akuntansi sektor publik banyak hal yang harus dipertimbangkan, antara lain sistem akuntansi sektor publik yang disusun harus mampu memberikan informasi secara tepat waktu dan akurat, sistem akuntansi sektor publik yang disusun juga harus mampu menjaga keamanan harta milik organisasinya, dan yang paling penting untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik jangan sampai membutuhkan biaya yang relatif mahal.

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *